Follow Us

facebookyoutube_channeltwitter

Pakar Sebut Bjorka Jadi Tamparan Untuk Regulasi Pemerintah yang Ugal-ugalan

Khoiruddin Yusup - Kamis, 15 September 2022 | 10:25
Ilustrasi anggota Breached Forums dengan username Bjorka yang menjual data kependudukan warga Indonesia. Data kependudukan ini diklaim berasal dari Komisi Pemilihan Umum (KPU)
KOMPAS.com/ Galuh Putri Riyanto

Ilustrasi anggota Breached Forums dengan username Bjorka yang menjual data kependudukan warga Indonesia. Data kependudukan ini diklaim berasal dari Komisi Pemilihan Umum (KPU)

Nextren.com - Beberapa hari belakangan nama Bjorka sedang naik daun dan menyita perhatian publik karena serangan siber yang ia targetkan kepada masyarakat dan pemerintah Indonesia.

Nama bjorka menjadi sorotan karena kasus kebocoran 1,3 miliar data SIM Card yang ia lakukan dan nyalinya dalam menantang pemerintah Indonesia untuk menangkap dirinya.

Drama yang Bjorka buat ini seakan menjadi sebuah polemik baru mengenai lemahnya keamanan siber semua kalangan di Indonesia dan ramai diperbincangkan di berbagai media sosial maupun siniar (podcast) figur publik ternama.

Baca Juga: 5 Aksi Bjorka di Indonesia, Dokumen untuk Jokowi sampai Data SIM Card

Salah satu diskusi tersebut yaitu adalahDeddy Corbuzier melalui siniar yang ia unggah di platform Youtubenya bersama seorang pakar keamanan siber dan juga Koordinator FORMASI (Forum Keaman Siber Indonesia), Gildas Deograt Lumy. (14/9/2022)

Dalam siniar tersebut ia berusaha menggali informasi mengenai siapa, motif dan kenapa keamanan siber indonesia bisa begitu rapuh.

Ia menjelaskan bahwa sebenarnya Bjorkan tidak secara langsung melakukan peretasan kepada korban-korbannya namun ia justru membelinya melalui pihak lain di Dark Web.

"Paling tidak untuk kasus yang 1,3 miliar data (SIM) dia juga beli dari yang lain," ucapnya.

Selain menjelaskan kemungkinan motif pelaku, ia juga mengkritisi pemerintah karena rendahnyakeamanan siber Indonesia sehingga menjadi sasaran empuk para peretas.

"Menurut saya pribadi, yang pasti kesalahan pemerintah. Data Ini dikumpulkan bagian dari proses bisnisnya pemerintah, ada payung hukumnya. Yang menjadi korban warga negara (masyarakat). Jadi negara bukan hanya harus hadir tapi harus betanggung jawab." Ucap Lumy.

Baca Juga: Mahfud MD: Siapa Hacker Bjorka dan Posisinya Sudah Diketahui Pemerintah, Motifnya 'Gado-gado'

Baginya, maka penanganan kasus ini harus ditangani dengan sangat serius oleh semua lini pemerintahan termasuk juga Presiden.

Source : Deddy Corbuzier Podcast

Editor : Nextren

Baca Lainnya





PROMOTED CONTENT

Latest

x