Nextren.com - Riset Kearney yang diumumkan pada (25/8) menunjukkan Indonesia perlu investasi lebih untuk e-government lebih maju.
Investasi yang dimaksud oleh riset ini ialah investasi TIK yang pada tahun 2020 hanya mendapat Rp 21 triliun.
Menurut laporan Kearney, bila investasi TIK ditingkatkan ada kemungkinan e-government bisa lebih berkembang lagi.
Ada alasan mengapa investasi sangat ditekankan oleh Kearney sebagai perusahaan konsultasi yang berada di Indonesia.
Baca Juga: Yuk Lanjutkan Semangat HAI Day di Reconnect Fest 2022, Janji Bakal Seru!
Layanan digital pemerintah yang efisien, transparan, dan mudah diakses dapat membantu Indonesia meningkatkan kualitas layanan publiknya.
Selain itu negara juga bisa mencapai cita-citanya menjadi negara dengan tingkat ekonomi global.
Maka dari itu menurut laporan Kearney "Transforming Indonesia's e-government landscape" , Indonesia perlu investasi lebih.
Menurut data yang disebutkan di dalam rilis, pembelanjaan pemerintah Indonesia untuk Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) hanya sebesar Rp21 triliun pada tahun 2020.
Lalu diperkirakan hanya Rp 46 triliun pada tahun 2030 atau setara dengan 0,13 persen dari PDB.
Baca Juga: Tokopedia Hadirkan Reksa Dana Pendapatan Tetap Untuk Investasi Lebih Bervariasi
Menurut Tomoo Sato, partner di Kearney, mengatakan jumlah investasi Indonesia di bidang TIK jauh lebih rendah dari rata-rata investasi 0,5 persen dari PDB di negara-negara benchmark yang telah berhasil mentransformasi sektor pemerintahannya.