Laporan Wartawan Nextren, Wahyu Prihastomo
Nextren -Mungkin kalian masih ingat kabar tentang Mark Zuckerberg yang mengizinkan para politisi untuk beriklan dan berkampanye di Facebook.
Terang-terangan ia mengizinkan peredaran kampanye yang mungkin bersifat kebohongan.
Menurutnya, itu adalah hak semua warga negara untuk berekspresi dalam demokrasi.
Terlebih lagi kebijakan itu diluncurkan di Amerika Serikat (AS) sebagai negara demokrasi terbesar.
Baca Juga: Susi Pudjiastuti Open Follback di Twitter, Ini Syarat Utamanya
Berbeda dengan Facebook, CEO Twitter Jack Dorsey justru melarang penyebaran iklan dan kampanye semacam ini.
Dengan tegas tegas ia menyatakan dalam cuitannya akan menghentikan semua iklan politik di Twitter secara global.
We’ve made the decision to stop all political advertising on Twitter globally. We believe political message reach should be earned, not bought. Why? A few reasons…????Kebijakan ini diambil dalam menyambut pemilu presiden AS pada tahun 2020 nanti.— jack ???????????? (@jack) October 30, 2019
Baca Juga: Postingan Hoaks di Facebook dan Instagram Bakal Ditandai dan Diburamkan
Twitter akan mulai menghilangkan iklan semacan ini pada tannggal 22 November mendatang.
Nantinya semua iklan dan kampanye baik yang yang datang langsung dari kandidat maupun para simpatisan akan langsung dihapus oleh sistem.
Dia menambahkan kalau saat ini banyak sekali metode yang sering disalahgunakan demi memanipulasi pemikiran publik.
Misalnya adalah dengan menggunkaan AI, informasi palsu, bahkan pemanfaatan deepfake.
Baca Juga: Mark Zuckerberg Izinkan Politisi Sebar Kebohongan di Facebook, Kok Bisa?
Dia tidak mau media sosial yang dikelolanya ini justru akan menimbulkan kegaduhan yang bisa memperburuk suasana politik negara.
Seperti dikabarkan Nextren sebelumnya, bos Facebook, Mark Zuckerberg mengeluarkan kebijakan yang mengizinkan para politisi untuk berkampanye di medsos sejuta umat tersebut.
Dalam beberapa tahun belakangan ini Facebook memang dianggap jadi lahan potensial untuk mendulang suara.
Menurutnya, bukanlah hak dari perusahaan swasta untuk menghalangi politisi dalam berkampanye. (*)
Baca Juga: Hashtag #instagramdown Kembali Hiasi Trending Topic di Twitter