Meta Akui Langgar Hak Pengguna Palestina Saat Serangan Mei 2021

Nextren.com - Perusahaan sosial media Meta mengakui bahwa kebijakan moderasi konten mereka mempengaruhi eskalasi kekerasan antara Palestina dan Israel di Jalur Gaza pada Mei 2021. (22/9/2022)Menurut laporan BSR (Business for Social Responsibility) yang dikutip dari Engadget, dua sodial media buatan Meta yakni Facebook dan Instagram telah melanggar hak bersuara warga Palestina. "Berdasarkan data yang telah ditinjau, pemeriksaan kasus individu dan materi terkait, dan keterlibatan pemangku kepentingan eksternal, tindakan Meta pada Mei 2021 tampaknya memiliki dampak hak asasi manusia yang merugikan hak pengguna di Palestina," tulis BSR. "Hal ini terkait dengan hak kebebasan berekpresi, kebebasan berkumpul, partisipasi politik, dan non-diskriminasi," tambahnya. "karena hal itu berdampak pada kemampuan warga Palestina untuk berbagi informasi dan wawasan tentang pengalaman mereka saat hal itu terjadi," Pungkas BSR.

Baca Juga: Instagram Diduga Salahgunakan Data Pengguna Remaja, Kena Denda Rp 5,9 Triliun!

Laporan ini juga menyebutkan bahwa adanya "pemeriksaan kasus individu" yang menunjukkan bahwa terdapat juga akun-akun asal Israel yang dibatasi dan dilarang saat kerusuhan terjadi. Namun, di sisi lain laporan itu juga menyebutkan adanya masalah sistemik yang tidak proporsional sehingga mempengaruhi hak warga Palestina. Laporan ini menunjukkan bahwa konten yang berbahasa Arab memiliki penegakan konten yang lebih ketat. "Tingkat deteksi proaktif yang berpotensi melanggar konten Arab lebih tinggi dari konten yang berpotensi melanggar dalam bahasa Ibrani." Tulis BSR. Hal lain yang memperkuat dugaan ini adalah bagaimana Meta memiliki alat internal yang dapat mendeteksi "ungkapan permusuhan" dalam bahasa Arab namun tidak dalam bahasa Ibrani.

Baca Juga: Meta Human Siap Jadi Tren Virtual Influencer, Gantikan Selebgram?Hal ini menyebabkan banyak akun pengguna yang dikenai "teguran paslu" dan mengalami penghapusan postingan oleh Facebook dan Instagram. "Teguran ini tetap tidak berlaku bagi pegguna yang mengajukan banding atas penghapusan konten yang salah." tulis laporan tersebut. Atas tanggapannya terhadap laporan tersebut, Meta berencana akan memberbaharui kebijakannya termasuk beberapa aspek kebijakan Individu dan Organisasi Berbahaya(DOI). Perusahaan ini mengatakan akan membuat pengalaman dan teguran DOI ini "lebih transparan" kepada penggunanya. Berdasarkan pengalaman dari kasus tersebut, Meta juga berencana bahwa mereka akan mulai "membangun pengklasifikasi bahasa Arab khusus dialek". Mereka juga menyatakan akan memperbaiki pengelolaan kata kunci dan daftar blokir yang mempengaruhi penghapusan konten.

Baca Juga: Meta Tutup Proyek Kripto 'Novi', Remuk Dihantam Regulasi dan Badai Kripto!

Meta mengatakan akan lebih selektif dalam menlai layak atau tidaknya sebuah konten dan akan menempatkan "pembatasan fitur dan pembatasan pencarian" di akun pengguna yang menerima teguran. Pengguna Instagram menjadi yang paling sering mengeluh dengan kebijakan Meta ini karena hal ini mengurangi visibilitas saat mereka memposting topik tertentu. Keluhan ini terlihat semakin meningkat tahun lalu, sebagaimana banyak pengguna yang melaporkan bahwa mereka dilarang untuk mengunggah sesuatu tentang Palestina. Bukan hanya itu, banyak juga dari mereka yang mengeluh bahwa jangkauan unggahan mereka menjadi berkurang. Walau mengakui hal ini, pihak Meta saat ini masih menganggap bahwa kasus tersebut merupakan kesalahan "glitch" pada sistem mereka alih-alih meminta maaf kepada warga Palestina.

Baca Juga: Meta Ubah Kebijakan Privasinya, Tak Mau Lagi Ambil Data Pengguna?(*)